Karya Tulis Ilmiah "Penegakan Hukum di Negeriku Indonesia"

OLEH: HARDIANTI EKA NURDINI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1        Latar Belakang

Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material, yaitu pada: Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 UUD Negara RI 1945, bahwa negara turut aktif dan bertanggungjawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

Dalam dekade abad 20 konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan jaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut.

a.      HAM terjamin oleh undang-undang

b.      Supremasi hukum

c.      Pembagian kekuasaan ( Trias Politika) demi kepastian hukum

d.      Kesamaan kedudukan di depan hukum

e.      Peradilan administrasi dalam perselisihan

f.       Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi

g.      Pemilihan umum yang beban

h.     Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.

Dimana pun suatu negara hukum, tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan, dan ada sebagai pemberian Tuhan, negara wajib melindunginya. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada UUD Negara RI 1945.         

1.2        Rumusan Masalah

1.     Bagaimana kondisi sistem hukum di Indonesia era reformasi ?

2.     Bagaimana proses  penegakan hukum di Indonesia era reformasi ?

3.     Dampak apa saja yang terjadi karena kualitas dari penegakan hukum Indonesia yang buruk ?

4.     Bagaimana cara menegakkan hukum yang adil dan tegas ?

5.     Apa saja yang perlu dilakukan untuk membenahi dan menata kembali sistem hukum Indonesia yang buruk era reformasi ?

1.3        Tujuan Penulisan

o   Untuk mengetahui kondisi sistem hukum Indonesia di era reformasi.

o   Untuk mengetahui proses penegakan hukum Indonesia  di era reformasi.

o   Untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi karena kualitas dari penegakan hukum Indonesia yang buruk

o   Untuk mengetahui cara menegakkan hukum yang adil dan tegas.

o   Untuk mengetahui apa saja yang diperlukan untuk membenahi dan menata kembali sistem hukum di era reformasi

1.4        Manfaat Penulisan

o   Bagi Penulis

Penulisan makalah ini disusun sebagai salah satu pemenuhan tugas terstruktur dari mata pelajaran sejarah.

o   Bagi Pihak Lain

Makalah ini diharapkan dapat menambah referensi pustaka yang berhubungan penegakan hukum di Indonesia pada era reformasi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1     Indonesia Sebagai Negara Hukum

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen.  Berdasarkan rechstaat sebagai landasan konseptual, itu menggambarkan bahwa Indonesia tanpa adanya konstitusi pun merupakan negara yang selalu berdasarkan hukum.  Ini pun menjadi keadaan yang faktual seperti cerita lama Van Vollen Hoven yang menunjukkan adanya 19 wilayah hukum (rechtskringen) di Indonesia.

2.2     Proses Penegakan Hukum di Indonesia Pada Era Reformasi

Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini. Peradilan yang diskriminatif menjadikan hukum di negeri ini persis seperti yang didiskripsikan Filsuf Plato bahwa hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat (laws are spider webs, they hold the weak and delicated who are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerful). Orang biasa yang ketahuan melakukan tindak pencurian kecil, seperti anak dibawah umur saudari Hamdani yang “mencuri” sandal jepit bolong milik perusahaan di mana ia bekerja di Tangerang, Nenek Minah yang mengambil tiga butir kakao di Purbalingga, Aguswandi Tanjung yang “numpang” mengecas handphone di sebuah rumah susun di Jakarta serta Kholil dan Basari di Kediri yang mencuri dua biji semangka langsung ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang milyaran rupiah milik negara dapat bebas berkeliaran dengan bebasnya. Berbeda halnya dengan kasus-kasus hukum dengan tersangka dan terdakwa orang-orang yang memiliki kekusaan, jabatan dan nama. Proses hukum yang dijalankan begitu berbelit-belit dan terkesan menunda-nuda. Seakan-akan masyarakat selalu disuguhkan sandiwara dari tokoh-tokoh Negara tersebut. Seperti syair sebuah lagu "Dunia Panggung Sandiwara"  Tidak ada keputusan yang begitu nyata. Contohnya saja kasus Gayus Tambunan, pegawai Ditjen Pajak Golongan III menjadi milyarder dadakan yang diperkirakan korupsi sebesar 28 miliar, tetapi hanya dikenai 6 tahun penjara, kasus Bank Century dan masih banyak lagi, hampir semua kasus di atas prosesnya sampai saat ini belum mencapai keputusan yang jelas. Padahal semua kasus tersebut begitu merugikan Negara dan masyarakat kita.

2.3     Dampak yang Terjadi Karena Kualitas dari Penegakan Hukum Indonesia yang Buruk

Kondisi kualitas dari penegakan hukum yang buruk seperti kasus-kasus yang di atas, akan sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan dan kekuatan demokrasi Indonesia. Mental rusak para penegak hukum yang memperjualbelikan hukum sama artinya dengan mencederai keadilan. Merusak keadilan atau bertindak tidak adil tentu saja merupakan tindakan gegabah melawan kehendak rakyat. Pada kondisi tertentu, ketika keadilan terus menerus dihindari  bukan tidak tidak mungkin pertahanan dan keamanan bangsa menjadi taruhannya. Ketidakadilan akan memicu berbagai tindakan alami berupa perlawanan-perlawanan yang dapat terwujud ke dalam berbagai aksi-aksi anarkhis atau kekerasan yang kontra produktif terhadap pembangunan bangsa.

2.4     Kondisi Sistem Hukum Indonesia di Era Reformasi

Sistem hukum di era reformasi ini adalah norma dan kaidahnya telah bergeser kepada rasa egoisme dan individual tanpa memikirkan orang lain dan inilah nilai ketidakadilan akan meningkatkan aksi anarkisme, kekerasan yang jelas-jelas tidak sejalan dengan karakter bangsa yang penuh memiliki asas musyawarah untuk mufakat seperti yang terkadung dan tersirat dalam isi Pancasila.

Kondisi hukum Indonesia di era reformasi ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang  berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang menang mereka yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil. Sejauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas  belaka tetapi  juga dipermainkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena didorong oleh perangkat hukum yang morat-marit dan carut marut.

2.5      Faktor-faktor Terhambatnya Penegakan Hukum di Indonesia

Faktor apa yang menyebabkan terhambatnya penegakan hukum di Indonesia era reformasi ini ? Jika dikaji dan ditelaah secara mendalam, setidaknya ada beberapa faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia, faktor tersebut yaitu :

1. Lemahnya political will dan political action para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye.

2. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.

3. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam menegakkan hukum.

4. Minimnya sarana dan prasana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum.

5. Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum.

6. Paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (formal justice) daripada keadilan substansial (substantial justice).

7. Kebijakan (policy) yang diambil oleh para pihak terkait (stakeholders) dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematis. 

           

2.6     Menegakkan Hukum yang Adil dan Tegas

Mencermati berbagai problem yang menghambat proses penegakan hukum seperti uraian di atas. Langkah dan strategi yang sangat mendesak (urgent) untuk dilakukan di era reformasi ini sebagai solusi terhadap persoalan tersebut ialah melakukan pembenahan dan penataan terhadap sistem hukum yang ada. Sebagai masyarakat Indonesia, negeri ini sangat butuh penegakan hukum yang adil dan tegas. Tidak ada diskriminasi dalam penegakanya, masyarakat Indonesia begitu haus dengan penegakan hukum yang adil. Seperti pepatah mengatakan dalam melakukan penegakan hukum "Menegakkan Benang Basah".

2.7     Membenahi dan Menata Kembali Sistem Hukum Indonesi di Era Reformasi

Karena itu agar seluruh anak bangsa Indonesia melakukan perubahan (reform) dalam melakukan perbuatan hukum yang dicita-citakan dan jangan ada lagi rasa individualisme, egoisme yang harus dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Ini merupakan PR pemerintah di era reformasi ini agar jangan terjadi perpecahan di negeri ini mengingat dimana-mana terjadi konflik masyarakat karena ketidakadilan. Memang bukan hal yang mudah untuk melakukan perubahan dari selama 32 Tahun di jaman orde baru dimana penegakan hukum lebih memiliki kepastian hukum walaupun masih ada kebocoran-kebocoran namun dibandingkan sekarang ini di jaman reformasi yang merupakan masih sebatas eforia, penegakan hukum semakin tidak jelas dan tidak memiliki kepastian .

BAB III

PENUTUP

3.1     Kesimpulan

Selama 32 Tahun di jaman orde baru dimana penegakan hukum lebih memiliki kepastian hukum walaupun masih ada kebocoran-kebocoran namun dibandingkan sekarang ini di jaman reformasi yang merupakan masih sebatas eforia, penegakan hukum semakin tidak jelas dan tidak memiliki kepastian hukum. Situasi ketidakadilan atau kegagalan ini mewujudkan keadilan melalui hukum menjadi salah satu titik problem yang harus segera ditangani dan negara harus sudah memiliki kertas biru atau blue print untuk dapat mewujudkan seperti apa yang dicita-citakan pendiri bangsa ini.

5.2        Saran

Masyarakat di suatu negara pasti menginginkan negaranya memiliki penegak-penegak hukum serta hukum yang adil dan tegas dan bukan tebang pilih. Maka dari itu, mari bangkitkan penegakan hukum di negeri kita tercinta ini karena kita adalah anak-anak bangsa Indonesia yang cinta dengan negeri sendiri.

Daftar Pustaka

Diakses pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2013 à http://gbkp.or.id/index.php/208-gbkp/bacaan-populer/319-masalah-penegakkan-hukum-di-indonesia-saat-ini-runcing-kebawah-tumpul-keatas-quo-vadis-penegakkan-hukum

 Diakses pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2013 à http://najiyah-rizqi-maulidiyah-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail78872KKNIndonesia%20Sebagai%20Negara%20Hukum.html

Diakses pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2013 à http://anisaalwiyahtaha.blogspot.com/2012/03/tugas-1-masalah-penegakan-hukum-di.html